Modul · 18 menit · level menengah
Proses Kredit dari Permohonan sampai Pemantauan
Alur kredit BPR dari ujung ke ujung, yaitu permohonan, pengecekan SLIK, survei dan analisis, komite dan wewenang memutus, akad dan pengikatan, pencairan, sampai pemantauan, lengkap dengan kendali ganda dan tanda bahaya fraud kredit.
Peta alur kredit
Setiap kredit di BPR melewati tujuh tahap. Melompati satu tahap hampir selalu menjadi awal kredit bermasalah atau fraud.
- Permohonan dan kelengkapan berkas
- Pengecekan riwayat kredit melalui SLIK OJK
- Survei dan analisis kelayakan
- Keputusan oleh pejabat atau komite yang berwenang
- Akad dan pengikatan agunan
- Pencairan
- Pemantauan sampai lunas
Tahap 1: permohonan
Yang dikumpulkan sejak awal:
- Identitas pemohon dan pasangan (KTP, KK, buku nikah bila ada), NPWP bila disyaratkan.
- Data usaha atau penghasilan: izin usaha atau surat keterangan usaha, catatan penjualan, rekening, slip gaji.
- Bukti kepemilikan agunan: sertifikat, BPKB, bilyet.
- Tujuan kredit yang jelas dan jumlah yang diminta.
Di tahap ini juga dilakukan uji tuntas nasabah (CDD) sesuai POJK 8/2023: siapa pemohonnya, siapa pemilik manfaat sebenarnya, dan dari mana sumber dananya. Sebelum nasabah setuju, jelaskan manfaat, biaya, bunga, denda, dan risiko produk secara jujur, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan sesuai POJK 22/2023.
Tahap 2: pengecekan SLIK
Dulu disebut BI checking. Sejak pengawasan bank beralih ke OJK, riwayat kredit dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diatur POJK 18/POJK.03/2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan POJK 11/2024.
Yang dibaca dari hasil SLIK (informasi debitur atau iDeb):
- Fasilitas kredit di lembaga lain, baki debet, dan kualitasnya.
- Riwayat keterlambatan.
- Agunan yang sudah dijaminkan di tempat lain.
Permintaan iDeb hanya untuk calon debitur atau debitur yang sedang diproses, dengan dasar permohonan yang jelas. Pembahasan lengkap ada di modul SLIK OJK.
Tahap 3: survei dan analisis
Survei lapangan wajib dilakukan sendiri oleh petugas, bukan diwakilkan dan bukan hanya lewat telepon:
- Kunjungi tempat usaha dan rumah. Cocokkan dengan keterangan di berkas.
- Lihat langsung aktivitas usaha: stok, pembeli, alat produksi.
- Cek fisik agunan dan batas-batasnya; tanyakan tetangga bila perlu.
- Foto bertanggal dan berlokasi menjadi bukti kunjungan.
Analisis memakai 5C dan 7P (lihat modul Dasar-Dasar Kredit):
- Hitung arus kas: pendapatan dikurangi biaya usaha, kebutuhan rumah tangga, dan cicilan lain.
- Tentukan jumlah, jangka waktu, dan pola angsuran yang sesuai arus kas, bukan sesuai permintaan.
- Taksasi agunan dengan wajar, didukung data pembanding.
- Untuk debitur pihak terkait atau kredit besar, cek batas BMPK (POJK 23/2022).
Tahap 4: keputusan dan wewenang memutus
- Setiap pejabat punya batas wewenang memutus sesuai kebijakan perkreditan BPR. Kredit di atas batas itu naik ke pejabat atau komite kredit yang lebih tinggi.
- Keputusan dibuat tertulis, dengan catatan syarat dan alasan.
- Pejabat yang punya benturan kepentingan, misalnya debiturnya keluarga sendiri, tidak boleh ikut memutus. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan tata kelola BPR (POJK 9/2024).
- Kredit kepada pihak terkait mengikuti persyaratan dan batas khusus dalam ketentuan BMPK.
Tahap 5: akad dan pengikatan
- Perjanjian kredit dibacakan dan dijelaskan, lalu ditandatangani debitur (dan pasangan bila disyaratkan) di hadapan petugas BPR.
- Salinan perjanjian diserahkan kepada debitur.
- Agunan diikat sesuai jenisnya: hak tanggungan untuk tanah dan bangunan, fidusia untuk benda bergerak, blokir dan surat kuasa untuk agunan tunai.
- Admin kredit memeriksa daftar kelengkapan sebelum berkas boleh dicairkan.
Tahap 6: pencairan
- Pencairan hanya setelah semua syarat terpenuhi dan ada otorisasi pejabat yang berwenang.
- Dana disalurkan ke rekening debitur di BPR, atau langsung ke penjual atau pemasok bila tujuannya pembelian tertentu.
- Pencairan tunai, bila dibolehkan kebijakan BPR, diterima langsung oleh debitur di kantor, bukan dititipkan ke AO.
- Petugas yang memproses pencairan bukan petugas yang mencari debitur.
Tahap 7: pemantauan
Kredit belum selesai saat dana cair. Pemantauan meliputi:
- Pemakaian dana sesuai tujuan. Kredit yang dipakai menyimpang wajib diturunkan kualitasnya menjadi macet (POJK 1/2024).
- Kunjungan berkala dan pemantauan angsuran harian.
- Tanda peringatan dini: angsuran mulai terlambat, saldo rekening usaha menipis, debitur sulit dihubungi, usaha pindah atau tutup.
- Penilaian ulang agunan secara berkala dan pengecekan dokumen asuransi.
- Konfirmasi saldo ke debitur secara acak oleh petugas di luar AO, untuk memastikan debitur benar-benar ada dan saldo pinjamannya cocok.
Kendali ganda dan tanda bahaya fraud kredit
Kendali yang menutup kesempatan fraud kredit (POJK 12/2024 menempatkannya di pilar pencegahan dan deteksi):
| Kendali | Contoh penerapan |
|---|---|
| Pemisahan fungsi | AO mencari dan menganalisis awal; analis atau reviewer menilai ulang; pejabat memutus; admin dan teller mencairkan |
| Kendali ganda | Pencairan dan perubahan data debitur perlu dua orang: pembuat dan pemeriksa |
| Batas wewenang | Setiap pejabat hanya memutus sampai limitnya |
| Konfirmasi independen | Petugas di luar AO menelepon atau mengunjungi debitur secara acak |
| Rotasi dan cuti wajib | Portofolio AO berpindah tangan secara berkala sehingga kejanggalan terlihat |
| Angsuran lewat kanal resmi | Angsuran dibayar ke teller atau rekening, bukan diserahkan tunai kepada AO |
Satu tanda belum tentu fraud, tetapi wajib dicatat dan dieskalasi. Pegawai yang tahu lalu diam ikut menanggung risiko, karena pembiaran yang disengaja termasuk definisi fraud.
Resume
- Tujuh tahap kredit: permohonan, SLIK, survei dan analisis, keputusan, akad dan pengikatan, pencairan, pemantauan.
- CDD dan penjelasan produk yang jujur dilakukan sejak tahap permohonan (POJK 8/2023 dan POJK 22/2023).
- BI checking sudah digantikan SLIK OJK; iDeb hanya diminta untuk debitur atau calon debitur yang sedang diproses.
- Survei dilakukan sendiri di tempat usaha, rumah, dan lokasi agunan; tulis apa yang dilihat, bukan pengakuan debitur.
- Jumlah, jangka waktu, dan pola angsuran disesuaikan dengan arus kas debitur.
- Setiap pejabat memutus sesuai batas wewenangnya; di atas itu naik ke komite.
- Pejabat yang punya benturan kepentingan tidak ikut memutus.
- Memecah kredit untuk menghindari wewenang komite adalah tanda bahaya.
- Dana cair hanya setelah pengikatan dan syarat lengkap, langsung ke debitur atau rekeningnya, tidak dititipkan ke AO.
- Kredit yang dipakai menyimpang dari tujuannya wajib ditetapkan macet (POJK 1/2024).
- Kendali kunci: pemisahan fungsi, kendali ganda, batas wewenang, konfirmasi independen, rotasi, dan angsuran lewat kanal resmi.
- Kredit topengan dan kredit fiktif adalah pola fraud kredit yang paling sering di BPR; laporkan tanda bahaya pada hari yang sama.
Sumber
- POJK 1/2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat
- POJK 11/2024 tentang Perubahan Kedua atas POJK 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK
- POJK 23/2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS
- POJK 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
- POJK 12/2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan
- POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- POJK 8/2023 tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan — alur umum; urutan, batas wewenang, dan formulir mengikuti kebijakan perkreditan masing-masing BPR