Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)
Lini kedua yang memastikan bank mematuhi ketentuan: kajian dan sosialisasi aturan baru, kalender pelaporan, dan uji kepatuhan produk.
Lini keduaBPR/S14 modul
Modul berurutan
Modul berurutan
- 1
- 2
- 3
APU, PPT, dan PPPSPM untuk Garda Depan
Belum mulai - 4
Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank
Belum mulai - 5
- 6
SLIK OJK untuk Pegawai BPR
Belum mulai - 7
- 8
Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai
Belum mulai - 9
Tabungan di BPR dari Pembukaan sampai Penutupan
Belum mulai - 10
Proses Kredit dari Permohonan sampai Pemantauan
Belum mulai - 11
Penjaminan Simpanan oleh LPS
Belum mulai - 12
Penagihan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah
Belum mulai - 13
- 14
Peran
Lini kedua yang memastikan bank mematuhi ketentuan: kajian dan sosialisasi aturan baru, kalender pelaporan, dan uji kepatuhan produk.
Tugas dan Wewenang
Tugas utama
- Membantu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menumbuhkan budaya kepatuhan di seluruh unit.
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan.
- Mengkaji ketentuan baru dari OJK, LPS, PPATK, dan otoritas lain, lalu menyosialisasikannya.
- Menilai kesesuaian kebijakan, SOP, dan produk atau aktivitas baru dengan ketentuan yang berlaku sebelum dijalankan.
- Memantau kalender pelaporan kepada OJK dan otoritas lain agar tepat waktu dan benar.
- Memantau pemenuhan komitmen bank kepada OJK, termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Memantau kepatuhan batas maksimum pemberian kredit/penyaluran dana, permodalan, dan ketentuan prudensial lain bersama unit terkait.
- Memantau penerapan APU-PPT dan pelindungan konsumen bersama fungsi terkait.
- Menyusun laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara berkala kepada direksi dan dewan komisaris.
Wewenang
- Meminta data dan penjelasan dari semua unit kerja.
- Memberi pendapat tertulis bahwa kebijakan, produk, atau transaksi tidak sesuai ketentuan dan merekomendasikan penundaan.
- Meneruskan temuan ketidakpatuhan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Tanggung jawab & ukuran kinerja
- Nihil atau berkurangnya sanksi dan denda dari otoritas.
- Ketepatan waktu pelaporan kepada OJK dan otoritas lain.
- Pemenuhan komitmen tindak lanjut pemeriksaan.
- Cakupan review kepatuhan atas kebijakan dan produk baru.
- Pelaksanaan sosialisasi ketentuan baru.
Yang tidak boleh dilakukan
- Merangkap fungsi bisnis, penyaluran dana, atau operasional yang dapat mengganggu independensinya.
- Menyetujui produk atau kebijakan yang belum dikaji kepatuhannya.
- Menyembunyikan ketidakpatuhan dari direksi atau dewan komisaris.
Hubungan kerja
- Atasan langsung: Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Mitra kerja utama: seluruh unit kerja, manajemen risiko, APU-PPT, anti fraud, SKAI, dan dewan komisaris.
Catatan: struktur jabatan dan kewenangan rinci, termasuk batas nominal otorisasi, mengikuti SOP dan SK Direksi bank masing-masing.
Cara memakai jalur ini
Ikuti modul berurutan: mulai dari modul inti jabatan ini, kerjakan kuisnya, lalu lanjutkan ke modul lintas jabatan (APU-PPT, anti fraud, pelindungan konsumen). Baca juga catatan pemahaman dan regulasi acuan di halaman ini.
Kuis
-
Kuis SLIK OJK untuk Pegawai BPR
Latihan 10 soal dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka -
Kuis Penjaminan Simpanan oleh LPS
Latihan 10 soal dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka -
Kuis Penagihan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah
Latihan 10 soal dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka -
Kuis Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
Latihan 10 soal tentang faktor penilaian, peringkat komposit, dan cara membaca KPMM, NPL, ROA, BOPO, LDR, serta cash ratio.
Buka -
Kuis Tata Kelola BPR dan BPRS
Latihan 10 soal tentang prinsip dan pilar tata kelola, organ BPR, tiga lini pertahanan, dan benturan kepentingan.
Buka -
Kuis Tabungan dan Deposito Syariah
Latihan 10 soal tentang wadiah, mudharabah, bagi hasil, dan peran DPS, dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka -
Kuis Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Nasabah
Latihan 10 soal tentang pelayanan prima dan alur pengaduan menurut POJK 22/2023, dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka -
Kuis Akad Pembiayaan BPRS
Latihan 10 soal tentang murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, IMBT, dan qardh, dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka
Regulasi terkait
74 regulasi berlaku yang menyebut jabatan ini, urut prioritas. Diperiksa per 17-11-2026; status bisa berubah, cek sumber resmi.
Prioritas 1 · wajib dipahami
- UU 7/1992Perbankan (sebagaimana telah diubah dengan UU 10/1998 dan terakhir UU 4/2023 P2SK)Sumber resmi OJKUnduh materi (PDF)288 KB · 9 slide
- UU 4/2023Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)Sumber: peraturan.go.idPerlu dicek manual #4Unduh materi (PDF)282 KB · 9 slide
- UU 24/2004Lembaga Penjamin SimpananSumber: LPSPerlu dicek manual #4Unduh materi (PDF)289 KB · 9 slide
- UU 8/2010Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangSumber: PPATKUnduh materi (PDF)289 KB · 9 slide
- UU 9/2013Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan TerorismeSumber: PPATKUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- POJK 7/2024Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)285 KB · 9 slide
- POJK 7/2026Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian RakyatSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)288 KB · 9 slide
- POJK 23/2022Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)282 KB · 9 slide
- POJK 3/POJK.03/2022Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)287 KB · 9 slide
- POJK 9/2024Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)295 KB · 9 slide
- SEOJK 12/SEOJK.03/2024Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian RakyatSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)284 KB · 9 slide
- SEOJK 15/SEOJK.03/2025Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- POJK 25/2024Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)284 KB · 9 slide
- SEOJK 8/SEOJK.03/2025Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- POJK 23/2024Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)303 KB · 10 slide
- SEOJK 16/SEOJK.03/2024Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian RakyatSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)276 KB · 9 slide
- SEOJK 17/SEOJK.03/2024Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)291 KB · 10 slide
- POJK 8/2023Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa KeuanganSumber resmi OJKPerlu dicek manual #7Unduh materi (PDF)294 KB · 9 slide
- POJK 22/2023Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)309 KB · 10 slide
- POJK 44/2024Rahasia BankSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)285 KB · 9 slide
- PLPS 3/2024Laporan Bank Peserta Penjaminan SimpananSumber: LPSUnduh materi (PDF)275 KB · 9 slide
- Per-PPATK 1/2021Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000MurabahahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)280 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017Akad Jual Beli MurabahahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)291 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000Uang Muka dalam MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)270 KB · 9 slide
49 regulasi lain (prioritas 2–3)
- POJK 26/2024Perluasan Kegiatan Usaha PerbankanSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)288 KB · 9 slide
- POJK 25/POJK.03/2021Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)284 KB · 9 slide
- SEOJK 8/SEOJK.03/2022Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan RakyatSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)275 KB · 9 slide
- SEOJK 10/SEOJK.03/2023Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)283 KB · 9 slide
- POJK 28/2023Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)302 KB · 10 slide
- SEOJK 11/SEOJK.03/2023Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRSSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)294 KB · 10 slide
- SEOJK 11/SEOJK.03/2022Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)278 KB · 9 slide
- SEOJK 32/SEOJK.03/2017Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor PerbankanSumber resmi OJKPerlu dicek manual #7Unduh materi (PDF)286 KB · 9 slide
- SEOJK 18/SEOJK.08/2024Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)279 KB · 9 slide
- SEOJK 17/SEOJK.07/2018Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)276 KB · 9 slide
- POJK 34/POJK.03/2018Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)290 KB · 9 slide
- Per-PPATK 18/2017Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)306 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000Diskon dalam MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)253 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002Potongan Pelunasan dalam MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)267 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh TempoSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)290 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005Penjadwalan Kembali Tagihan MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)272 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu MembayarSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)251 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005Konversi Akad MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah di LKSSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)268 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)Sumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)276 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017Akad MudharabahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)277 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan MusyarakahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008Musyarakah MutanaqishahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)274 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan IjarahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)255 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017Akad IjarahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-TamlikSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004Pembiayaan MultijasaSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)272 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001Al-QardhSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)283 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002RahnSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000Jual Beli SalamSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)278 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000Jual Beli Istishna'Sumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)278 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000WakalahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)276 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000KafalahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)277 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000HawalahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)256 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000TabunganSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)279 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000DepositoSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)277 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000GiroSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)275 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004Ganti Rugi (Ta'widh)Sumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)303 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat WanprestasiSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)304 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKSSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)256 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013Pembiayaan Ulang (Refinancing) SyariahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)289 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip SyariahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)283 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra MikroSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)290 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank SyariahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)305 KB · 10 slide
- POJK 38/2025Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)275 KB · 9 slide
- POJK 3/2023Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan MasyarakatSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)301 KB · 10 slide
- SEOJK 13/SEOJK.08/2024Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)270 KB · 9 slide
- POJK 18/2022Perintah TertulisSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)276 KB · 9 slide
- POJK 26/POJK.01/2019Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)286 KB · 9 slide