Lewati ke isi utama

Modul · 15 menit · level dasar

Tabungan dan Deposito Syariah — Wadiah, Mudharabah, dan Peran DPS

Cara kerja tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah di BPRS, perbedaan bagi hasil dengan bunga, cara menjelaskannya kepada nasabah, serta peran Dewan Pengawas Syariah.

Tinjau terakhir 18 Nov 2026

Akad apa saja untuk menghimpun dana

Fatwa DSN-MUI menyatakan tabungan dan deposito yang berbasis bunga tidak dibenarkan syariah. Yang dibenarkan:

Produk Akad yang dibenarkan Rujukan
Tabungan Wadiah atau mudharabah Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000
Deposito Mudharabah Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000

Daftar produk dasar BPRS dan cirinya ada di Lampiran SEOJK 10/SEOJK.03/2023. Fatwa giro (No. 01/DSN-MUI/IV/2000) juga ada, tetapi cek dulu ketentuan produk yang boleh diselenggarakan BPRS sebelum menawarkan produk yang menyerupai giro.

Tabungan wadiah: titipan yang bisa diambil kapan saja

  • Sifatnya simpanan. Nasabah dapat mengambil dananya kapan saja atau sesuai kesepakatan.
  • Tidak ada imbalan yang disyaratkan. BPRS boleh memberi bonus, tetapi bonus itu pemberian sukarela, tidak dijanjikan di depan, dan besarnya tidak boleh diperjanjikan.
  • Dalam praktik perbankan dikenal wadiah yad dhamanah: BPRS boleh memanfaatkan dana titipan dan menjamin pengembaliannya utuh.

Tabungan dan deposito mudharabah: dana dikelola, hasil dibagi

Pada mudharabah, nasabah menjadi pemilik dana (shahibul mal) dan BPRS menjadi pengelola (mudharib) yang menyalurkan dana ke pembiayaan yang sesuai syariah.

  • Modal dinyatakan jumlahnya, berupa tunai, dan bukan piutang.
  • Bagi hasil dinyatakan dalam nisbah, misalnya 55 untuk nasabah dan 45 untuk BPRS, dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  • Biaya operasional tabungan dan deposito ditutup dari bagian keuntungan BPRS, bukan memotong bagian nasabah.
  • BPRS tidak boleh mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah.
  • Pada deposito, dana diserahkan untuk jangka waktu tertentu (misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan sesuai produk BPRS).

Bagi hasil berbeda dengan bunga

Aspek Bagi hasil (mudharabah) Bunga
Yang disepakati di awal Nisbah (persentase pembagian hasil) Persentase dari pokok simpanan
Besar rupiah yang diterima Mengikuti hasil usaha yang dibagihasilkan Tetap sesuai suku bunga
Dasar perhitungan Pendapatan atau keuntungan riil Pokok simpanan dan waktu
Saat hasil turun Bagi hasil ikut turun Bunga tetap dibayar
Kesesuaian syariah Dibenarkan fatwa DSN-MUI Tidak dibenarkan fatwa DSN-MUI

Saat nasabah bertanya "berapa persen per tahun?", jawab dengan jujur: yang disepakati adalah nisbah. BPRS boleh menunjukkan realisasi bagi hasil periode lalu sebagai gambaran, dengan penegasan bahwa angka itu bukan janji untuk periode berikutnya.

Menjelaskan produk kepada nasabah dengan benar

POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan informasi produk yang jujur dan seimbang. Untuk produk dana syariah, sampaikan:

  1. Akadnya apa (wadiah atau mudharabah) dan apa artinya bagi nasabah.
  2. Nisbah dan cara pembagian hasil, bila mudharabah.
  3. Biaya (administrasi, penutupan rekening, penalti pencairan deposito sebelum jatuh tempo bila ada) sesuai ketentuan produk.
  4. Ketentuan penjaminan simpanan. Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 menjadi pedoman syariah penjaminan simpanan nasabah bank syariah dengan prinsip kafalah. Syarat dan batas penjaminan mengikuti ketentuan LPS yang berlaku.
  5. Ringkasan informasi produk diserahkan sebelum nasabah setuju.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

POJK 25/2024 mengatur kerangka tata kelola syariah BPRS. Hal yang perlu diketahui pegawai garda depan:

  • BPRS wajib memiliki DPS paling sedikit 2 dan paling banyak 3 orang, dipimpin seorang ketua.
  • DPS memberi opini syariah atas produk baru sebelum diselenggarakan (SEOJK 10/SEOJK.03/2023), dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI.
  • DPS mengawasi pemenuhan prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK setiap semester. Pelanggaran syariah yang signifikan dapat dilaporkan kapan saja.
  • Fungsi syariah melekat pada fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern BPRS.
  • Ketidakpatuhan syariah wajib ditindaklanjuti, misalnya memperbaiki akad atau mengalihkan pendapatan yang tidak sesuai syariah ke dana nonhalal.
  • Sejak 1 Januari 2026, calon DPS dinilai OJK lewat penilaian kemampuan dan kepatutan.

Kesalahan yang sering terjadi di loket

  • Menyebut bagi hasil sebagai "bunga". Biasakan istilah nisbah, bagi hasil, dan bonus.
  • Mengubah nisbah tanpa persetujuan nasabah, misalnya saat perpanjangan otomatis deposito tanpa pemberitahuan.
  • Tidak menjelaskan akad saat pembukaan rekening, padahal akad dituangkan dalam dokumen pembukaan.
  • Memakai brosur bank konvensional sebagai dasar penjelasan.
  • Menjanjikan bonus wadiah dengan angka tertentu.

Resume

  • Tabungan syariah memakai akad wadiah atau mudharabah; deposito syariah memakai mudharabah (Fatwa No. 02 dan 03/DSN-MUI/IV/2000).
  • Wadiah adalah titipan: bisa diambil kapan saja, tanpa imbalan yang disyaratkan; bonus hanya sukarela.
  • Mudharabah: nasabah pemilik dana, BPRS pengelola; hasil dibagi menurut nisbah yang tertulis di akad.
  • Biaya operasional ditutup dari bagian BPRS; nisbah nasabah tidak boleh dikurangi tanpa persetujuannya.
  • Pada bagi hasil yang pasti adalah nisbah; rupiahnya mengikuti hasil. Pada bunga, persentase dari pokok tetap.
  • Realisasi bagi hasil masa lalu boleh ditunjukkan sebagai gambaran, bukan janji.
  • Informasi produk wajib jujur dan seimbang sesuai POJK 22/2023, termasuk akad, nisbah, biaya, dan penjaminan.
  • Penjaminan simpanan syariah berpedoman pada Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018; syarat dan batasnya mengikuti ketentuan LPS terbaru.
  • BPRS wajib punya 2–3 anggota DPS (POJK 25/2024); DPS memberi opini atas produk baru dan melapor ke OJK tiap semester.
  • Temuan ketidakpatuhan syariah wajib ditindaklanjuti; pendapatan tidak halal dialihkan ke dana nonhalal.
  • Semua angka contoh di modul ini ilustrasi.

Sumber