Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah BPRS: memastikan produk dan akad sesuai prinsip syariah, memberi opini syariah, dan melaporkan hasil pengawasan.
PengurusBPRS7 modul
Modul berurutan
Modul berurutan
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai
Belum mulai - 6
APU, PPT, dan PPPSPM untuk Garda Depan
Belum mulai - 7
Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank
Belum mulai
Peran
Dewan Pengawas Syariah BPRS: memastikan produk dan akad sesuai prinsip syariah, memberi opini syariah, dan melaporkan hasil pengawasan.
Tugas dan Wewenang
Tugas utama
- Memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai prinsip syariah.
- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru dan memberi opini syariah sebelum produk dijalankan.
- Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah pada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, termasuk uji petik transaksi.
- Mengawasi penanganan dana kebajikan dan pendapatan non-halal.
- Menyusun laporan hasil pengawasan DPS dan menyampaikannya sesuai ketentuan.
- Menyelenggarakan rapat DPS dan mendokumentasikan risalahnya.
Wewenang
- Meminta data, dokumen, dan penjelasan dari direksi dan unit kerja.
- Memberi opini syariah atas produk, akad, dan pedoman operasional.
- Merekomendasikan penghentian atau perbaikan produk atau transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah.
Tanggung jawab & ukuran kinerja
- Seluruh produk baru memiliki opini syariah sebelum diluncurkan.
- Pelaksanaan review dan uji petik sesuai rencana pengawasan.
- Ketepatan waktu laporan hasil pengawasan DPS.
- Tindak lanjut rekomendasi DPS oleh direksi.
Yang tidak boleh dilakukan
- Merangkap jabatan DPS melebihi batas yang diatur ketentuan.
- Terlibat dalam keputusan operasional bank.
- Memberi opini syariah tanpa dasar fatwa DSN-MUI.
- Menerima imbalan dari nasabah atau mitra bank.
Hubungan kerja
- Atasan langsung: diangkat RUPS atas rekomendasi DSN-MUI; bertanggung jawab kepada RUPS.
- Mitra kerja utama: direksi, dewan komisaris, kepatuhan, unit pengembangan produk dan pembiayaan, serta DSN-MUI.
Pengangkatan anggota DPS mensyaratkan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.
Catatan: struktur jabatan dan kewenangan rinci, termasuk batas nominal otorisasi, mengikuti SOP dan SK Direksi bank masing-masing.
Cara memakai jalur ini
Ikuti modul berurutan: mulai dari modul inti jabatan ini, kerjakan kuisnya, lalu lanjutkan ke modul lintas jabatan (APU-PPT, anti fraud, pelindungan konsumen). Baca juga catatan pemahaman dan regulasi acuan di halaman ini.
Kuis
-
Kuis Tata Kelola BPR dan BPRS
Latihan 10 soal tentang prinsip dan pilar tata kelola, organ BPR, tiga lini pertahanan, dan benturan kepentingan.
Buka -
Kuis Tabungan dan Deposito Syariah
Latihan 10 soal tentang wadiah, mudharabah, bagi hasil, dan peran DPS, dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka -
Kuis Akad Pembiayaan BPRS
Latihan 10 soal tentang murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, IMBT, dan qardh, dengan penjelasan tiap jawaban.
Buka
Regulasi terkait
41 regulasi berlaku yang menyebut jabatan ini, urut prioritas. Diperiksa per 17-11-2026; status bisa berubah, cek sumber resmi.
Prioritas 1 · wajib dipahami
- PADK 12/2026Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)305 KB · 10 slide
- POJK 24/2024Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKPerlu dicek manual #2Unduh materi (PDF)288 KB · 9 slide
- SEOJK 15/SEOJK.03/2025Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- POJK 25/2024Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)284 KB · 9 slide
- POJK 23/POJK.03/2018Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)279 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000MurabahahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)280 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017Akad Jual Beli MurabahahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)291 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000Uang Muka dalam MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)270 KB · 9 slide
33 regulasi lain (prioritas 2–3)
- SEOJK 10/SEOJK.03/2023Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat SyariahSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)283 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000Diskon dalam MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)253 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002Potongan Pelunasan dalam MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)267 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh TempoSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)290 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005Penjadwalan Kembali Tagihan MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)272 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu MembayarSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)251 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005Konversi Akad MurabahahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah di LKSSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)268 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)Sumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)276 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017Akad MudharabahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)277 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan MusyarakahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008Musyarakah MutanaqishahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)274 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan IjarahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)255 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017Akad IjarahSumber: DSN-MUIPerlu dicek manual #12Unduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-TamlikSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004Pembiayaan MultijasaSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)272 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001Al-QardhSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)283 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002RahnSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000Jual Beli SalamSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)278 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000Jual Beli Istishna'Sumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)278 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000WakalahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)276 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000KafalahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)277 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000HawalahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)256 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000TabunganSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)279 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000DepositoSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)277 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000GiroSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)275 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004Ganti Rugi (Ta'widh)Sumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)303 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat WanprestasiSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)304 KB · 10 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKSSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)256 KB · 8 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013Pembiayaan Ulang (Refinancing) SyariahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)289 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip SyariahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)283 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra MikroSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)290 KB · 9 slide
- Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank SyariahSumber: DSN-MUIUnduh materi (PDF)305 KB · 10 slide