Lewati ke isi utama

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah BPRS: memastikan produk dan akad sesuai prinsip syariah, memberi opini syariah, dan melaporkan hasil pengawasan.

PengurusBPRS7 modul

Modul berurutan

Modul berurutan

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

    Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai

    12 mnt· dasar Belum mulai
  6. 6

    APU, PPT, dan PPPSPM untuk Garda Depan

    12 mnt· dasar Belum mulai
  7. 7

    Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank

    12 mnt· dasar Belum mulai

Peran

Dewan Pengawas Syariah BPRS: memastikan produk dan akad sesuai prinsip syariah, memberi opini syariah, dan melaporkan hasil pengawasan.

Tugas dan Wewenang

Tugas utama

  • Memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai prinsip syariah.
  • Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
  • Mengawasi proses pengembangan produk baru dan memberi opini syariah sebelum produk dijalankan.
  • Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
  • Melakukan review berkala atas pemenuhan prinsip syariah pada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, termasuk uji petik transaksi.
  • Mengawasi penanganan dana kebajikan dan pendapatan non-halal.
  • Menyusun laporan hasil pengawasan DPS dan menyampaikannya sesuai ketentuan.
  • Menyelenggarakan rapat DPS dan mendokumentasikan risalahnya.

Wewenang

  • Meminta data, dokumen, dan penjelasan dari direksi dan unit kerja.
  • Memberi opini syariah atas produk, akad, dan pedoman operasional.
  • Merekomendasikan penghentian atau perbaikan produk atau transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah.

Tanggung jawab & ukuran kinerja

  • Seluruh produk baru memiliki opini syariah sebelum diluncurkan.
  • Pelaksanaan review dan uji petik sesuai rencana pengawasan.
  • Ketepatan waktu laporan hasil pengawasan DPS.
  • Tindak lanjut rekomendasi DPS oleh direksi.

Yang tidak boleh dilakukan

  • Merangkap jabatan DPS melebihi batas yang diatur ketentuan.
  • Terlibat dalam keputusan operasional bank.
  • Memberi opini syariah tanpa dasar fatwa DSN-MUI.
  • Menerima imbalan dari nasabah atau mitra bank.

Hubungan kerja

  • Atasan langsung: diangkat RUPS atas rekomendasi DSN-MUI; bertanggung jawab kepada RUPS.
  • Mitra kerja utama: direksi, dewan komisaris, kepatuhan, unit pengembangan produk dan pembiayaan, serta DSN-MUI.

Pengangkatan anggota DPS mensyaratkan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

Catatan: struktur jabatan dan kewenangan rinci, termasuk batas nominal otorisasi, mengikuti SOP dan SK Direksi bank masing-masing.

Cara memakai jalur ini

Ikuti modul berurutan: mulai dari modul inti jabatan ini, kerjakan kuisnya, lalu lanjutkan ke modul lintas jabatan (APU-PPT, anti fraud, pelindungan konsumen). Baca juga catatan pemahaman dan regulasi acuan di halaman ini.

Kuis

Regulasi terkait

41 regulasi berlaku yang menyebut jabatan ini, urut prioritas. Diperiksa per 17-11-2026; status bisa berubah, cek sumber resmi.

Prioritas 1 · wajib dipahami

33 regulasi lain (prioritas 2–3)

Lihat di Pustaka Regulasi, termasuk yang sudah tidak berlaku