Modul · 15 menit · level dasar
Dasar-Dasar Kredit BPR
Pengertian kredit, jenis kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi, prinsip 5C dan 7P, serta agunan dan cara pengikatannya (hak tanggungan, fidusia, gadai) dalam bahasa meja kredit BPR.
Apa itu kredit
Menurut UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dari definisi itu ada empat unsur yang wajib ada di setiap berkas kredit:
- Kepercayaan: BPR yakin uangnya kembali.
- Kesepakatan: tertuang dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua pihak.
- Jangka waktu: kapan angsuran dibayar dan kapan lunas.
- Imbalan dan risiko: bunga adalah imbalan; risikonya adalah kredit tidak kembali.
Sejak UU 4/2023 (P2SK), nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Kredit tetap menjadi sumber pendapatan utama BPR sekaligus sumber risiko terbesarnya. Karena itu setiap BPR wajib punya kebijakan perkreditan tertulis yang disetujui Dewan Komisaris dan prosedur yang disetujui Direksi (POJK 1/2024).
Jenis kredit menurut tujuan
| Jenis | Untuk apa | Contoh di BPR | Sumber pelunasan |
|---|---|---|---|
| Modal kerja | Membiayai perputaran usaha: stok barang, bahan baku, upah | Pedagang sembako menambah stok menjelang Lebaran | Hasil penjualan dalam siklus usaha |
| Investasi | Membeli barang modal yang dipakai lama | Pemilik bengkel membeli mesin bubut; petani membeli traktor kecil | Laba usaha selama beberapa tahun |
| Konsumsi | Kebutuhan pribadi, bukan usaha | Renovasi rumah, kendaraan pribadi, biaya pendidikan | Penghasilan tetap (gaji, pensiun) |
Pembagian ini penting karena cara analisisnya berbeda. Modal kerja dilihat dari siklus usaha dan perputaran kas. Investasi dilihat dari umur barang modal dan tambahan laba yang dihasilkannya. Konsumsi dilihat dari gaji bersih setelah semua cicilan.
Jenis lain yang sering ditemui: kredit dengan pola angsuran (bulanan, mingguan, harian), kredit rekening koran untuk usaha dengan arus kas naik turun bila produk BPR mengizinkan, serta kredit kepada pegawai atau pensiunan dengan pemotongan gaji. Produk kredit yang ditawarkan BPR harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan produk BPR (POJK 25/POJK.03/2021).
Prinsip 5C
5C adalah alat bantu agar analisis tidak hanya bertumpu pada agunan.
- Character (watak): kejujuran dan kemauan membayar. Dicek lewat riwayat kredit di SLIK, informasi tetangga atau pemasok, dan konsistensi keterangan.
- Capacity (kemampuan): kemampuan membayar dari arus kas usaha atau gaji. Inilah jalan keluar pertama pelunasan kredit.
- Capital (modal): seberapa besar modal sendiri debitur di usahanya. Debitur yang ikut menanam modal biasanya lebih bersungguh-sungguh.
- Collateral (agunan): jaminan tambahan bila jalan keluar pertama gagal. Agunan adalah jalan keluar kedua, bukan alasan utama memberi kredit.
- Condition of economy (kondisi): keadaan ekonomi, musim, persaingan, dan aturan yang memengaruhi usaha debitur.
Prinsip 7P
7P melengkapi 5C dan sering dipakai dalam form analisis BPR:
| P | Pertanyaan kunci |
|---|---|
| Personality | Bagaimana sikap, perilaku, dan reputasi calon debitur? |
| Party | Debitur termasuk golongan mana (usaha mikro, kecil, pegawai) dan apakah termasuk pihak terkait BPR? |
| Purpose | Untuk apa dana dipakai, dan apakah tujuannya sah? |
| Prospect | Bagaimana prospek usaha ke depan? |
| Payment | Dari mana dan bagaimana angsuran dibayar? |
| Profitability | Berapa laba yang dihasilkan usaha setelah dibiayai? |
| Protection | Apa perlindungannya: agunan, penjamin, atau asuransi? |
Pertanyaan Party penting karena kredit kepada pihak terkait BPR (pemegang saham, pengurus, pegawai tertentu, dan keluarganya) dibatasi oleh ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (POJK 23/2022). Kredit kepada satu debitur atau satu kelompok juga ada batasnya. Angka batasnya dicek oleh analis atau kepatuhan sebelum diputus.
Agunan: apa yang bisa dijadikan jaminan
Agunan dibagi dua kelompok besar:
- Benda tidak bergerak: tanah dan bangunan bersertifikat (SHM, SHGB). Diikat dengan hak tanggungan.
- Benda bergerak: kendaraan, mesin, stok barang, piutang. Diikat dengan fidusia bila barang tetap dikuasai debitur, atau gadai bila barang diserahkan ke bank, misalnya emas.
- Agunan tunai: tabungan atau deposito di BPR sendiri, diblokir dan disertai surat kuasa pencairan.
Syarat agunan yang baik:
- Milik sah debitur atau penjamin, dengan bukti kepemilikan asli.
- Jelas keberadaannya dan sudah dicek fisik saat survei.
- Dinilai wajar (taksasi), tidak digelembungkan.
- Diikat sempurna sesuai jenisnya, sehingga bisa dieksekusi bila kredit macet.
- Dinilai ulang berkala. POJK 1/2024 menegaskan agunan yang tidak dinilai, tidak jelas keberadaannya, atau tidak bisa dieksekusi tidak boleh dipakai mengurangi penyisihan kerugian.
Pengikatan agunan secara umum
| Jenis pengikatan | Objek | Dasar hukum | Garis besar langkahnya |
|---|---|---|---|
| Hak tanggungan | Tanah dan bangunan | UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan | Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat di hadapan PPAT, didaftarkan ke kantor pertanahan, lalu terbit sertifikat hak tanggungan. Bila pemilik tidak bisa hadir saat akad, dipakai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang ada batas waktunya. |
| Fidusia | Benda bergerak yang tetap dipakai debitur (kendaraan, mesin) | UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia | Akta jaminan fidusia dibuat notaris, didaftarkan secara elektronik ke kantor pendaftaran fidusia, lalu terbit sertifikat fidusia. BPKB atau bukti kepemilikan disimpan BPR. |
| Gadai | Benda bergerak yang diserahkan ke bank (emas, surat berharga) | KUH Perdata | Barang diserahkan dan dikuasai bank selama kredit berjalan. |
| Blokir agunan tunai | Tabungan atau deposito | Perjanjian dan kebijakan BPR | Rekening diblokir, ada surat kuasa pencairan, bukti kepemilikan disimpan BPR. |
Agunan yang belum diikat sempurna adalah titik lemah paling umum di BPR. Contohnya sertifikat hanya "dititipkan" tanpa APHT, atau BPKB disimpan tanpa akta fidusia terdaftar. Saat kredit macet, BPR tidak punya hak didahulukan dan bisa kalah dari kreditur lain.
Penarikan agunan juga ada aturannya. Menurut POJK 22/2023, penarikan agunan hanya boleh bila debitur wanprestasi, sudah diberi surat peringatan, dan bank memegang sertifikat jaminan yang sah (fidusia, hak tanggungan, atau hipotek).
Contoh situasi di meja kredit
Kesalahan yang sering terjadi
Kredit yang dipakai menyimpang dari tujuan pengajuannya wajib diturunkan kualitasnya menjadi macet (POJK 1/2024). Jadi tujuan kredit bukan formalitas.
Resume
- Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu dengan bunga.
- Sejak UU 4/2023 (P2SK), BPR bernama Bank Perekonomian Rakyat.
- Tiga jenis kredit menurut tujuan: modal kerja (perputaran usaha), investasi (barang modal), dan konsumsi (kebutuhan pribadi).
- Jenis kredit menentukan cara analisis dan jadwal angsuran; jangan disamaratakan.
- 5C: character, capacity, capital, collateral, condition of economy.
- 7P: personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection.
- Capacity (arus kas) adalah jalan keluar pertama; agunan hanya jalan keluar kedua.
- Kredit kepada pihak terkait dan kepada satu debitur atau kelompok dibatasi oleh ketentuan BMPK (POJK 23/2022).
- Tanah dan bangunan diikat hak tanggungan (UU 4/1996); benda bergerak yang tetap dipakai debitur diikat fidusia (UU 42/1999); barang yang diserahkan ke bank diikat gadai.
- Agunan yang tidak diikat sempurna, tidak dinilai ulang, atau tidak jelas keberadaannya melemahkan posisi BPR.
- Kredit yang dipakai menyimpang dari tujuannya wajib diturunkan menjadi macet.
- Setiap BPR wajib punya kebijakan perkreditan tertulis; ikuti kebijakan itu, bukan kebiasaan.
Sumber
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
- POJK 1/2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat
- POJK 23/2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS
- POJK 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS
- UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan — ringkasan konsep; rujuk naskah resmi dan kebijakan perkreditan BPR untuk penerapan