Lewati ke isi utama

Anti Fraud (Fungsi/Unit Anti Fraud)

Fungsi anti fraud: menjalankan empat pilar strategi anti fraud, mengelola saluran pengaduan pelanggaran, dan melaporkan fraud.

Lini keduaBPR/S7 modul

Modul berurutan

Modul berurutan

  1. 1

    Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai

    12 mnt· dasar Belum mulai
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

    APU, PPT, dan PPPSPM untuk Garda Depan

    12 mnt· dasar Belum mulai
  6. 6

    Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank

    12 mnt· dasar Belum mulai
  7. 7

    Deposito Berjangka di BPR

    14 mnt· dasar Belum mulai

Peran

Fungsi anti fraud: menjalankan empat pilar strategi anti fraud, mengelola saluran pengaduan pelanggaran, dan melaporkan fraud.

Tugas dan Wewenang

Tugas utama

  • Menyusun dan memutakhirkan strategi anti fraud bank sesuai POJK 12/2024, mencakup pencegahan, deteksi, investigasi-pelaporan-sanksi, serta pemantauan-evaluasi-tindak lanjut.
  • Menjalankan program pencegahan: kesadaran anti fraud, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai (know your employee).
  • Mengelola sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) dan menjaga kerahasiaan pelapor.
  • Mengembangkan alat deteksi, misalnya red flag transaksi, uji mendadak, dan analisis data.
  • Melaksanakan atau mengoordinasikan investigasi atas dugaan fraud bersama SKAI atau pihak yang ditunjuk.
  • Menyiapkan pelaporan fraud kepada OJK sesuai ketentuan.
  • Memantau tindak lanjut sanksi dan perbaikan pengendalian setelah kejadian fraud.
  • Menyusun laporan penerapan strategi anti fraud kepada direksi dan dewan komisaris.
  • Mengenalkan studi kasus fraud BPR/BPRS kepada pegawai.

Wewenang

  • Meminta data, dokumen, dan akses ke sistem untuk keperluan deteksi dan investigasi.
  • Memanggil dan meminta keterangan pegawai terkait dugaan fraud sesuai prosedur.
  • Merekomendasikan tindakan pengamanan sementara (misalnya penonaktifan user ID) kepada direksi.
  • Merekomendasikan sanksi dan perbaikan pengendalian.

Tanggung jawab & ukuran kinerja

  • Waktu penanganan laporan pelanggaran dan investigasi.
  • Ketepatan waktu pelaporan fraud kepada OJK.
  • Pelaksanaan program kesadaran anti fraud.
  • Tindak lanjut rekomendasi perbaikan pengendalian.
  • Pemulihan kerugian akibat fraud.

Yang tidak boleh dilakukan

  • Membuka identitas pelapor pelanggaran.
  • Menangani investigasi yang melibatkan dirinya atau pihak yang memiliki hubungan dengannya.
  • Merangkap fungsi operasional yang diawasinya.
  • Menghentikan investigasi tanpa dasar dan tanpa dokumentasi.

Hubungan kerja

  • Atasan langsung: Direktur Utama atau direktur yang ditunjuk sesuai struktur bank; dengan akses pelaporan kepada dewan komisaris.
  • Mitra kerja utama: SKAI, kepatuhan, manajemen risiko, SDM, dan seluruh kepala unit.

Catatan: struktur jabatan dan kewenangan rinci, termasuk batas nominal otorisasi, mengikuti SOP dan SK Direksi bank masing-masing.

Cara memakai jalur ini

Ikuti modul berurutan: mulai dari modul inti jabatan ini, kerjakan kuisnya, lalu lanjutkan ke modul lintas jabatan (APU-PPT, anti fraud, pelindungan konsumen). Baca juga catatan pemahaman dan regulasi acuan di halaman ini.

Kuis

Regulasi terkait

3 regulasi berlaku yang menyebut jabatan ini, urut prioritas. Diperiksa per 17-11-2026; status bisa berubah, cek sumber resmi.

Prioritas 1 · wajib dipahami

2 regulasi lain (prioritas 2–3)

Lihat di Pustaka Regulasi, termasuk yang sudah tidak berlaku