Anti Fraud (Fungsi/Unit Anti Fraud)
Fungsi anti fraud: menjalankan empat pilar strategi anti fraud, mengelola saluran pengaduan pelanggaran, dan melaporkan fraud.
Lini keduaBPR/S7 modul
Modul berurutan
Modul berurutan
- 1
Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai
Belum mulai - 2
- 3
Proses Kredit dari Permohonan sampai Pemantauan
Belum mulai - 4
- 5
APU, PPT, dan PPPSPM untuk Garda Depan
Belum mulai - 6
Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank
Belum mulai - 7
Deposito Berjangka di BPR
Belum mulai
Peran
Fungsi anti fraud: menjalankan empat pilar strategi anti fraud, mengelola saluran pengaduan pelanggaran, dan melaporkan fraud.
Tugas dan Wewenang
Tugas utama
- Menyusun dan memutakhirkan strategi anti fraud bank sesuai POJK 12/2024, mencakup pencegahan, deteksi, investigasi-pelaporan-sanksi, serta pemantauan-evaluasi-tindak lanjut.
- Menjalankan program pencegahan: kesadaran anti fraud, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai (know your employee).
- Mengelola sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) dan menjaga kerahasiaan pelapor.
- Mengembangkan alat deteksi, misalnya red flag transaksi, uji mendadak, dan analisis data.
- Melaksanakan atau mengoordinasikan investigasi atas dugaan fraud bersama SKAI atau pihak yang ditunjuk.
- Menyiapkan pelaporan fraud kepada OJK sesuai ketentuan.
- Memantau tindak lanjut sanksi dan perbaikan pengendalian setelah kejadian fraud.
- Menyusun laporan penerapan strategi anti fraud kepada direksi dan dewan komisaris.
- Mengenalkan studi kasus fraud BPR/BPRS kepada pegawai.
Wewenang
- Meminta data, dokumen, dan akses ke sistem untuk keperluan deteksi dan investigasi.
- Memanggil dan meminta keterangan pegawai terkait dugaan fraud sesuai prosedur.
- Merekomendasikan tindakan pengamanan sementara (misalnya penonaktifan user ID) kepada direksi.
- Merekomendasikan sanksi dan perbaikan pengendalian.
Tanggung jawab & ukuran kinerja
- Waktu penanganan laporan pelanggaran dan investigasi.
- Ketepatan waktu pelaporan fraud kepada OJK.
- Pelaksanaan program kesadaran anti fraud.
- Tindak lanjut rekomendasi perbaikan pengendalian.
- Pemulihan kerugian akibat fraud.
Yang tidak boleh dilakukan
- Membuka identitas pelapor pelanggaran.
- Menangani investigasi yang melibatkan dirinya atau pihak yang memiliki hubungan dengannya.
- Merangkap fungsi operasional yang diawasinya.
- Menghentikan investigasi tanpa dasar dan tanpa dokumentasi.
Hubungan kerja
- Atasan langsung: Direktur Utama atau direktur yang ditunjuk sesuai struktur bank; dengan akses pelaporan kepada dewan komisaris.
- Mitra kerja utama: SKAI, kepatuhan, manajemen risiko, SDM, dan seluruh kepala unit.
Catatan: struktur jabatan dan kewenangan rinci, termasuk batas nominal otorisasi, mengikuti SOP dan SK Direksi bank masing-masing.
Cara memakai jalur ini
Ikuti modul berurutan: mulai dari modul inti jabatan ini, kerjakan kuisnya, lalu lanjutkan ke modul lintas jabatan (APU-PPT, anti fraud, pelindungan konsumen). Baca juga catatan pemahaman dan regulasi acuan di halaman ini.
Kuis
Regulasi terkait
3 regulasi berlaku yang menyebut jabatan ini, urut prioritas. Diperiksa per 17-11-2026; status bisa berubah, cek sumber resmi.
Prioritas 1 · wajib dipahami
- POJK 12/2024Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa KeuanganSumber resmi OJKUnduh materi (PDF)288 KB · 9 slide