APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)
Pejabat/unit khusus APU-PPT: penilaian risiko, CDD/EDD, penyaringan daftar, pelaporan ke PPATK, dan pelatihan pegawai.
Lini keduaBPR/S6 modul
Modul berurutan
Modul berurutan
- 1
APU, PPT, dan PPPSPM untuk Garda Depan
Belum mulai - 2
Tabungan di BPR dari Pembukaan sampai Penutupan
Belum mulai - 3
Deposito Berjangka di BPR
Belum mulai - 4
- 5
Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai
Belum mulai - 6
Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank
Belum mulai
Peran
Pejabat/unit khusus APU-PPT: penilaian risiko, CDD/EDD, penyaringan daftar, pelaporan ke PPATK, dan pelatihan pegawai.
Tugas dan Wewenang
Tugas utama
- Menyusun dan memutakhirkan kebijakan dan prosedur APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai POJK 8/2023.
- Menyusun penilaian risiko (risk based approach) atas nasabah, produk, layanan, jaringan kantor, dan wilayah.
- Memantau penerapan CDD dan EDD, termasuk identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) dan nasabah yang tergolong PEP.
- Memastikan screening nasabah terhadap daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi, dan menjalankan pemblokiran sesuai ketentuan.
- Memantau transaksi nasabah dan menganalisis laporan transaksi tidak wajar dari unit kerja.
- Menyampaikan laporan kepada PPATK (antara lain transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai) melalui aplikasi pelaporan PPATK sesuai ketentuan.
- Memastikan pemutakhiran data nasabah berjalan.
- Menyelenggarakan pelatihan APU-PPT bagi pegawai.
- Melaporkan pelaksanaan program APU-PPT kepada direksi dan dewan komisaris.
- Mendukung pemeriksaan OJK dan permintaan informasi dari PPATK atau penegak hukum sesuai prosedur.
Wewenang
- Meminta data, dokumen, dan penjelasan dari semua unit kerja.
- Menetapkan transaksi untuk dilaporkan sebagai transaksi mencurigakan berdasarkan analisis.
- Merekomendasikan penolakan, penundaan, atau penutupan hubungan usaha dengan nasabah berisiko sesuai prosedur.
- Menjalankan pemblokiran dana atas nama yang tercantum dalam daftar terkait sesuai ketentuan.
Tanggung jawab & ukuran kinerja
- Ketepatan waktu dan mutu laporan kepada PPATK.
- Kelengkapan CDD dan pemutakhiran data nasabah.
- Hasil screening yang terdokumentasi.
- Cakupan pelatihan pegawai.
- Temuan pemeriksaan atau audit atas penerapan APU-PPT.
Yang tidak boleh dilakukan
- Memberi tahu nasabah atau pihak lain bahwa transaksi sedang atau telah dilaporkan ke PPATK (tipping off).
- Merangkap fungsi bisnis atau operasional yang dapat mengganggu independensinya.
- Mengabaikan laporan red flag dari unit kerja tanpa analisis tertulis.
- Membuka data laporan kepada pihak yang tidak berhak.
Hubungan kerja
- Atasan langsung: Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Mitra kerja utama: customer service, teller, AO, operasional, TI, kepatuhan, dan PPATK.
Catatan: struktur jabatan dan kewenangan rinci, termasuk batas nominal otorisasi, mengikuti SOP dan SK Direksi bank masing-masing.
Cara memakai jalur ini
Ikuti modul berurutan: mulai dari modul inti jabatan ini, kerjakan kuisnya, lalu lanjutkan ke modul lintas jabatan (APU-PPT, anti fraud, pelindungan konsumen). Baca juga catatan pemahaman dan regulasi acuan di halaman ini.
Kuis
Regulasi terkait
21 regulasi berlaku yang menyebut jabatan ini, urut prioritas. Diperiksa per 17-11-2026; status bisa berubah, cek sumber resmi.
Prioritas 1 · wajib dipahami
- UU 8/2010Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangSumber: PPATKUnduh materi (PDF)289 KB · 9 slide
- UU 9/2013Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan TerorismeSumber: PPATKUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- POJK 8/2023Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa KeuanganSumber resmi OJKPerlu dicek manual #7Unduh materi (PDF)294 KB · 9 slide
- Per-PPATK 1/2021Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)281 KB · 9 slide
- SE Ka-PPATK 7/2021Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi BPR dan BPR SyariahSumber: PPATKUnduh materi (PDF)293 KB · 10 slide
16 regulasi lain (prioritas 2–3)
- SEOJK 32/SEOJK.03/2017Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor PerbankanSumber resmi OJKPerlu dicek manual #7Unduh materi (PDF)286 KB · 9 slide
- Per-PPATK 14/2021Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak PelaporSumber: PPATKUnduh materi (PDF)279 KB · 9 slide
- SE Ka-PPATK 4/2021Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)270 KB · 9 slide
- Per-PPATK 18/2017Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)306 KB · 10 slide
- Per-PPATK PER-11/1.02/PPATK/06/2013Peraturan PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)291 KB · 9 slide
- Per-PPATK 21/2013Peraturan PPATK Nomor 21 Tahun 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)289 KB · 9 slide
- Per-Ka-PPATK PER-02/1.02/PPATK/02/2014Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02 /1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa TerpaduSumber: PPATKPerlu dicek manual #11Unduh materi (PDF)287 KB · 9 slide
- Per-PPATK 11/2020Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed PersonSumber: PPATKUnduh materi (PDF)288 KB · 9 slide
- SE Ka-PPATK 5/2016Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam DTTOTSumber: PPATKUnduh materi (PDF)304 KB · 10 slide
- Per-PPATK 14/2023Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa GiroSumber: PPATKUnduh materi (PDF)283 KB · 9 slide
- SE Ka-PPATK 3/2015Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)285 KB · 9 slide
- Per-PPATK PER-04/1.02/PPATK/03/2014Peraturan PPATK Nomor Per-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa KeuanganSumber: PPATKUnduh materi (PDF)284 KB · 9 slide
- Per-Ka-PPATK 11/2012Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dalam Kewajiban PelaporanSumber: PPATKUnduh materi (PDF)290 KB · 9 slide
- SE Ka-PPATK 8/2016Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa TerpaduSumber: PPATKUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- SE Ka-PPATK 6/2025Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa TerpaduSumber: PPATKUnduh materi (PDF)273 KB · 9 slide
- SE Ka-PPATK 5/2023Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan TerorismeSumber: PPATKUnduh materi (PDF)288 KB · 9 slide