Lewati ke isi utama

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Pejabat/unit khusus APU-PPT: penilaian risiko, CDD/EDD, penyaringan daftar, pelaporan ke PPATK, dan pelatihan pegawai.

Lini keduaBPR/S6 modul

Modul berurutan

Modul berurutan

  1. 1

    APU, PPT, dan PPPSPM untuk Garda Depan

    12 mnt· dasar Belum mulai
  2. 2
  3. 3

    Deposito Berjangka di BPR

    14 mnt· dasar Belum mulai
  4. 4
  5. 5

    Strategi Anti Fraud untuk Semua Pegawai

    12 mnt· dasar Belum mulai
  6. 6

    Pelindungan Konsumen dan Rahasia Bank

    12 mnt· dasar Belum mulai

Peran

Pejabat/unit khusus APU-PPT: penilaian risiko, CDD/EDD, penyaringan daftar, pelaporan ke PPATK, dan pelatihan pegawai.

Tugas dan Wewenang

Tugas utama

  • Menyusun dan memutakhirkan kebijakan dan prosedur APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai POJK 8/2023.
  • Menyusun penilaian risiko (risk based approach) atas nasabah, produk, layanan, jaringan kantor, dan wilayah.
  • Memantau penerapan CDD dan EDD, termasuk identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) dan nasabah yang tergolong PEP.
  • Memastikan screening nasabah terhadap daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi, dan menjalankan pemblokiran sesuai ketentuan.
  • Memantau transaksi nasabah dan menganalisis laporan transaksi tidak wajar dari unit kerja.
  • Menyampaikan laporan kepada PPATK (antara lain transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai) melalui aplikasi pelaporan PPATK sesuai ketentuan.
  • Memastikan pemutakhiran data nasabah berjalan.
  • Menyelenggarakan pelatihan APU-PPT bagi pegawai.
  • Melaporkan pelaksanaan program APU-PPT kepada direksi dan dewan komisaris.
  • Mendukung pemeriksaan OJK dan permintaan informasi dari PPATK atau penegak hukum sesuai prosedur.

Wewenang

  • Meminta data, dokumen, dan penjelasan dari semua unit kerja.
  • Menetapkan transaksi untuk dilaporkan sebagai transaksi mencurigakan berdasarkan analisis.
  • Merekomendasikan penolakan, penundaan, atau penutupan hubungan usaha dengan nasabah berisiko sesuai prosedur.
  • Menjalankan pemblokiran dana atas nama yang tercantum dalam daftar terkait sesuai ketentuan.

Tanggung jawab & ukuran kinerja

  • Ketepatan waktu dan mutu laporan kepada PPATK.
  • Kelengkapan CDD dan pemutakhiran data nasabah.
  • Hasil screening yang terdokumentasi.
  • Cakupan pelatihan pegawai.
  • Temuan pemeriksaan atau audit atas penerapan APU-PPT.

Yang tidak boleh dilakukan

  • Memberi tahu nasabah atau pihak lain bahwa transaksi sedang atau telah dilaporkan ke PPATK (tipping off).
  • Merangkap fungsi bisnis atau operasional yang dapat mengganggu independensinya.
  • Mengabaikan laporan red flag dari unit kerja tanpa analisis tertulis.
  • Membuka data laporan kepada pihak yang tidak berhak.

Hubungan kerja

  • Atasan langsung: Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
  • Mitra kerja utama: customer service, teller, AO, operasional, TI, kepatuhan, dan PPATK.

Catatan: struktur jabatan dan kewenangan rinci, termasuk batas nominal otorisasi, mengikuti SOP dan SK Direksi bank masing-masing.

Cara memakai jalur ini

Ikuti modul berurutan: mulai dari modul inti jabatan ini, kerjakan kuisnya, lalu lanjutkan ke modul lintas jabatan (APU-PPT, anti fraud, pelindungan konsumen). Baca juga catatan pemahaman dan regulasi acuan di halaman ini.

Kuis

Regulasi terkait

21 regulasi berlaku yang menyebut jabatan ini, urut prioritas. Diperiksa per 17-11-2026; status bisa berubah, cek sumber resmi.

Prioritas 1 · wajib dipahami

16 regulasi lain (prioritas 2–3)

Lihat di Pustaka Regulasi, termasuk yang sudah tidak berlaku